Pertanggung Jawaban  APBD  tahun  2021,DPRD Rohul Laksanakan Rapat Paripurna 

Pertanggung Jawaban  APBD  tahun  2021,DPRD Rohul Laksanakan Rapat Paripurna 

Rokan Hulu, RPC

Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD tahun 2021 dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST.M.Si bersama Wakil ketua Andrizal.

Tampak hadir Bupati Rokan Hulu H Sukiman bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu dan seluruh Kepala Dinas, Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Rokan Hulu pada Kamis (04/08/2022)

Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna itu diawali dengan penyampaian laporan dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang di utarakan juru bicara Banggar Riyomi Irsan.

Disampaikannya, Banggar DPRD Rokan Hulu memberikan saran dan masukan serta 12 rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah daerah untuk kemajuan kabupaten Rokan Hulu dan peningkatan pendapatan daerah.

Usai menyampaikan laporannya, juru bicara Banggar DPRD berharap kepada Ketua DPRD Rokan Hulu dengan melalui Rapat Paripurna ini bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah agar semua orang mengetahuinya serta bisa dimasukkan ke dalam lembaran Daerah.

Bupati Rokan Hulu H Sukiman dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD atas telah disetujuinya Ranperda tersebut menjadi Perda", ujarnya.

Dikatakan Bupati, terkait salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh juru bicara Banggar tentang peningkatan PAD pihaknya mulai saat ini akan melakukan sistem jemput bola, terutama bagi perusahaan yang belum menunaikan pajak", imbuhnya. 

Bupati sangat menyambut baik rekomendasi yang disampaikan Banggar dan akan menindaklanjuti demi menjadikan Kabupaten Rokan Hulu yang lebih maju.

Ditempat terpisah, Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra saat dikonfirmasi diruang kerjanya, mengungkapkan bahwa terkait adanya beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dimana salah satunya persoalan sektor PAD, DPRD bermaksud untuk mendorong sebagai bentuk evaluasi dari kerja Pemerintah agar dalam perencanaan pendapatan tersebut lebih teliti.

“Kenapa kami sampaikan lebih teliti, sebab di beberapa poin pendapatan itu ada yang melebihi target dan ada pula yang tidak mencapai target. Terkait yang melebihi target bisa juga merupakan sebuah prestasi akan tetapi juga bisa menjadi sebuah hal yang belum pas dalam membuat sebuah perencanaan pendapatan. Inilah makanya kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih teliti dalam menetapkan ataupun mengajukan kepada DPRD terhadap analisa potensi PAD tersebut”, ujar Wanda.

Pria yang akrab disapa Bung Wanda inipun berharap bahwa Evaluasi tersebut bisa optimal agar pendapatan daerah bisa di optimalkan. (Tim/ EP)